Category Uncategorized

Kab. Kuningan, (kontroversinews) – Setelah diberitakan sebelumnya tentang dirinya mempunyai 2 istri, Asep Abdul Mukti Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu Jawa Barat kembali di sorot usai wartawan media ini kembali melakukan investigasi ke kediaman istri keduanya yang bernama Novi Hajjah Nurpajri yang terletak di Dusun Pon RT 009 RW 003 Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan. dalam investigasinya, wartawan media ini menemukan, kalau rumah istri kedua Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Asep Abdul Mukti tersebut sebagian berdiri di sempadan/bantaran sungai. sementara pemerintah telah mengatur larangan mendirikan bangunan di pinggir sungai melalui berbagai peraturan untuk menjaga ekosistem sungai dan mencegah bencana banjir, hingga masyarakat dinilai perlu untuk memahami dan mematuhi aturan demi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 45 yang menyatakan bahwa sempadan sungai harus dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang dapat merusak fungsi sungai, termasuk pembangunan permukiman. begitupun di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dalam Pasal 29, disebutkan bahwa ruang sempadan sungai merupakan kawasan lindung yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang dapat mengganggu fungsi sungai, seperti pembangunan permukiman dan bangunan lainnya. sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Pasal 5, Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa sempadan sungai harus dijaga untuk kelestarian ekosistem dan untuk mengurangi risiko bencana banjir. kemudian pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Garis Sempadan Sungai dan Danau, Peraturan ini menetapkan batas sempadan sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan.

Jarak sempadan sungai juga ditetapkan sebagai berikut, sungai tanpa tanggul minimal 50 meter dari tepi sungai di luar kawasan perkotaan dan 10 meter di dalam kawasan perkotaan. terus sungai bertanggul, minimal 5 meter dari kaki tanggul. dan dampak pelanggaran dari larangan terhadap peraturan tersebut diatas dapat mengakibatkan berbagai sanksi, diantaranya, pembongkaran bangunan yang berdiri di sempadan sungai, denda administratif bahkan pidana sesuai peraturan yang berlaku tadi. atas investigasi ditemukannya sebagian bangunan rumah yang ditempati oleh Istri kedua bersama keluarganya tersebut, wartawan media ini mencoba mengkonfirmasikan kepala Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Asep Abdul Mukti lewat saluran telpon selullar whatsapp. namun 2 nomor handphone wartawan media ini di blokirnya, sehingga tidak mendapat tanggapan apapun dari yang bersangkutan. tidak tahu apa sengaja, melanggar aturan apa tidak, atau karena merasa sebagai Kepala Dinas PUPR jadi mempunyai sifat “terserah saya”. hingga berita ini dibuat, tidak ada satupun penjelasan dari Asep Abdul Mukti. (Kusyadi)

Kuningan (Kontroversinews).-Adanya pemberitaan di media online terkait dugaan pungli di SDN 1 Pamulihan Kecamatan Suabng Kabupaten Kuningan beberapa minggu kebelakang.

Rabu.14/5/2025.Kepsek SDN Pamulihan .Ibu Roni menjelaskan.Bahwa Kami pihak sekolah tidak melakukan dugaan yang di beritakan,karna itu semua dari Komite sekolah yang membantu pihak sekolah.

Komite sekolah mengadakan rapat dengan orang tua siswa dan hasil Musyawarah mupakat,jadi kalau ada orang tua siswa yang mengeluh harusnya ke komite sekolah.”ujarnya”

Kades Pamulihan kang Nana menambahkan .Kami selaku komite sekolah tidak gegabah dalam melakukan suatu hal ,pasti mengadakan rapat dengan orang tua siswa dan hasil Musyawarah mupakat.

Melihat jumlah siswa di SDN 1 Pamulihan yang sedikit ,tidak semua kebutuhan terkaper dari Dana Bos,jadi kami berusaha untuk membantu sekolah demi meningkatkan muttu pendidikan yang lebih baik.

Baik sarana prasarana dan akademik,dan sekarang masyatakat Desa pamulihan selalu sigap dalam membantu kebutuhan sekolah.

Itu terbukti dengan pembangunan lapang voli,TPT Tebing dll itu hasil swadaya masyarakat Desa Pamulihan,jadi kami heran dan masyatakat yang mana yang merasa di rugikan.”tuturnya”

Kami merasa di rugikan dengan adanya pemberitaan tersebut,karna tidak sesuai dengan pakta dilapangan,kami meminta kepada UPTD Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kuningan selaku pengalaman dan pelindung SDN 1 Pamulihan dapat memahami,melindungi dan membantu SDN 1 Pamulihan yang memang kondisi dan jumlah siswanya sedikit.

Intinya SDN 1 Pamulihan tidak melakukan hal yang di sangkakan dalam pemberitaan,ini mutlak hasil Musyawarah komite sekolah dan orang tua siswa dalam rapat dengan Musyawarah mupakat.”pungkasnya”

Uus(boy)

CIREBON KOTA , (KontroversiNews).– Maraknya transaksi obat keras terbatas (OKT) yang berlangsung secara bebas dan terang-terangan di wilayah Krian, Kota Cirebon, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Warga setempat mengeluhkan aktivitas tersebut terutama di sekitar area pemukiman.

Menurut keterangan beberapa warga, transaksi tersebut diduga melibatkan kalangan remaja hingga dewasa muda yang kerap terlihat berinteraksi dan bertransaksi. Jenis obat keras terbatas yang diperjualbelikan disinyalir merupakan golongan farmasi yang seharusnya hanya bisa ditebus dengan resep dokter.

“Kami merasa tidak aman, apalagi kalau anak-anak sampai terpengaruh. Setiap hari selalu ada yang nongkrong, transaksinya terlihat mencurigakan, karena di dalam rumah” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Mirisnya, pembeli obat keras terbatas di wilayah Krian ini diminati berbagai kalangan, bahkan diduga anak di bawah umur pun kerap membeli obat-obatan di sana.

Diduga obat keras terbatas merupakan obat sediaan farmasi yang masuk ke dalam daftar G seperti Tramadol, Trihex dll.

Warga Krian pun mendesak pihak Kepolisian, khususnya Polres Cirebon Kota, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap peredaran obat keras tersebut.

Mereka berharap adanya patroli rutin dan investigasi mendalam, serta penindakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran obat keras terbatas secara ilegal.

“Kami mohon kepada aparat kepolisian Polres Cirebon Kota agar segera menertibkan dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat. Jangan sampai wilayah kami jadi sarang peredaran obat-obatan berbahaya,” tambah warga lainnya.

Warga masyarakat berharap agar ada langkah preventif dan represif segera diterapkan aparat penegak hukum guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, khususnya bagi generasi muda.

(Tim)

BANDING (Kontroversinews) – Pelaksanaan kegiatan pembongkaran gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) di halaman Kantor Desa Pasirmulya, Kecamatan Banjaran, tengah berlangsung pada Minggu (11/5/2025). Pembongkaran dilakukan secara gotong royong oleh warga masyarakat, yang melibatkan para Ketua RT/RW, LPMD, dan BPD.

Gedung Pustu lama yang terletak di depan kantor desa ini dibongkar karena layanan Pustu telah dipindahkan ke lokasi baru yang berada di belakang kantor desa. Rencananya, di lokasi bekas gedung Pustu ini akan dibangun Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan garasi ambulans desa.

Kepala Desa Pasirmulya, H. Rukma Supriadi, menyampaikan bahwa pembongkaran dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Tahun 2025.

“Pelaksanaan pembongkaran ini melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sebanyak 14 RW dan 54 RT, ditambah 5 orang warga dari setiap RW, turut bergotong royong dalam kegiatan ini,” ujar H. Rukma.

Ia menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut merupakan cerminan kuatnya semangat gotong royong serta harmonisasi antara warga dan pemerintah desa.

Kab, Bandung (Kontroversinews).- Sabtu 10/5/2025 di di Dome Balerame Lingkungan Pemkab bandung,Kejuaraan pencak silat MKP yg ke 6 di buka langsung oleh Ketua.Umum IPSI Jawa Barat Icak Vinera wijaya S.E membuka kejuaraan pencak silat MKP ( Macan Kumbang Padjajaran Championship ke 6 yang di ikuti dari berbagai padepokan yang ada di kab bandung.

Dalam Kesempatan ini ketua panitia H.Asep Syamsul Falah,ARM.,S.Ip menyampaikan bahwa kompetisi ini di bagi menjadi tiga kategori remaja dan pra remaja dan dari mulai SD dan SMP.Ajang ini menjadi ruang strategis untuk menilai sejauh mana perkembangan,kemampuan atlet setelah menjalani latihan dan berbagai sesi tryout.

Sebagian besar peserta merupakan atlet pekaporda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi pekan olahraga propinsi 2025 kejuaraan ini menjadi tolak ukur penting karna tampa kompetisi atau pertandingan para atlet tidak akan benar benar memahami kemampuan mereka sendiri ” Ujar Asep

“kejuaraan ini adalah sebagai modal para peserta untuk mencari prestasi sehingga dapat program program prestasilainya bertandinglah dengan sportif dalam pelaksanaan kejuaraan pencak silat ini bisa berjalan baik lancar dan sukses mudah mudahan tiap tahun kegiatan championship ini bisa di laksanakan mau.itu yang pake alat atau tidak semua peserta agar menjungjung tinggi sportifitas sehingga kejuaraan ini bisa di laksanakan dengan baik.ujarnya

“Asep menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk komitmen panitia dalam mendukung kemajuan pencak silat di jawa barat Ia pun optimis bisa melahirkan atlet pesilat pesilat unggulan,tidak hanya di tingkat propinsi tetapi juga ke nasinal dan internasional

“Ajang kejuaraan ini sepenuhnya dibiayai melalui partisipasi peserta dan dukungan sponsor tampa bantuan dana dari pemerintah dan salah satu sponsor utama yang turut mendukung kegiatan ini adalah dari Bank.BRI dan mesti tampa pendanaan dari pemerintah kami teta semangat menggelar acara ini. ujar Asep

“Dukungan sponsor dan kontribusi peserta menjadi kunci utama suksesnya kejuaraan ini selama dua hari dengan semangatnya para pesilat muda dan dukungan dari para orang tuan atlet untuk kejuaraan MKP ( Macan Kumbang Padjajaran ) Championship 2025.” pungkasnya. ** ( T Z )

CIREBON, (Kontroversinews), – Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cirebon Kota atas dugaan kasus korupsi Dana Desa, kini Kuwu Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, Kuryati dikabarkan telah diberhentikan sementara oleh Bupati Cirebon, keputusan pemberhentian sementara tersebut merupakan konsekwensi Kuwu Surakarta yang tengah menjalani proses hukum.

Sebelumnya, Kuwu Surakarta ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat yang dilayangkan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Cirebon Kota Nomor : B/845/IV/Res.3.3/2025/RESKRIM. kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tanggal 28 April 2025 lalu.

Kabar pemberhentian Kuwu Surakarta tersebut dibenarkan oleh Ketua BPD Surakarta, Sarudin, katanya pemberhentian tersebut ia ketahui setelah dirinya hadir saat diundang oleh DPMD Kabupaten Cirebon bersama Camat Suranenggala beberapa waktu lalu.

“Memang benar adanya surat pemberhentian sementara dari Bupati untuk Kuwu Surakarta pada 8 Mei 2025, yang mana saya dengan camat di panggil oleh DPMD untuk menerima surat tersebut,” ungkap Sarudin, (10/05/2025).

BPD Surakarta dan pihak Kecamatan Suranenggala kini telah berkoordinasi guna menunjuk atau pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Kuwu Surakarta, supaya pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

“Kami sudah koordinasi dengan kecamatan untuk menunjuk dan mengangkat PLT Kuwu, supaya pelayanan tidak terganggu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sarudin mengatakan proses hukum terhadap Kuryati selanjutnya adalah sidang di Bandung, dimana dalam sidang tersebut akan melibatkan kurang lebih 25 saksi termasuk BPD Surakarta sebagai salah satu penyelenggara dan perencana APBDes.

“Kalau tidak salah selanjutnya akan ada sidang di Bandung yang nanti melibatkan sekitar kurang lebih 25 saksi, termasuk BPD, dimana kami sebagai salah satu pelaksana dan perencana APBDes.” tutupnya. (Arsy Al Banzary)

KAB. BANDUNG (Kontroversinews)- Pemerintah Kabupaten Bandung dengan melibatkan unsur pentahelix gerak cepat tangani persoalan banjir di kawasan Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna pimpin langsung pembahasan penanganan atau penanggulangan persoalan banjir di kawasan Cidawolong yang hingga saat ini belum selesai disaat memasuki musim hujan.

Rapat koordinasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan program pentahelix dilaksanakan di sebuah perusahaan di Jalan Raya Rancajigang Desa Padamulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Jumat (9/5/2025).

Pada kesempatan itu hadir sejumlah pengusaha atau pelaku usaha industri tekstil dan garmen di kawasan Majalaya. Hadir pula Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Rukmana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Camat Majalaya Gugum Gumilar dan jajaran Forkopimcam Majalaya.

Para kepala desa di Kecamatan Majalaya, serta unsur masyarakat lainnya hadir pula pada musyawarah pembahasan penanganan persoalan banjir melalui kolaborasi pentahelix di kawasan Majalaya itu, khususnya di sekitar Cidawolong.

Diketahui bahwa kawasan Cidawolong yang berada di akses jalur jalan provinsi itu merupakan daerah rawan banjir karena berada pada daerah aliran anak sungai Citarum, yakni Sungai Cidawolong, Sungai Cibotor dan Sungai Cipeujeuh.

Disaat memasuki musim hujan, ketiga aliran anak sungai itu rawan meluap dan menggenangi akses jalan provinsi yang menghubungi Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Penyebabnya, selain karena curah hujan yang cukup tinggi juga kondisi aliran sungai yang dangkal dan terjadi penyempitan aliran sungai.

Atas dasar persoalan itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna langsung turun tangan dan mengajak berbagai unsur pentahelix untuk melakukan penanganan banjir di kawasan Cidawolong Majalaya.

“Pagi hari ini (Jumat, 9/5/2025) kita sudah bersepakat bahwa penanganan Cidawolong ini kita laksanakan dengan program pentahelix,” kata Bupati Bedas ini dalam keterangannya usai pertemuan bahasan penanganan banjir di kawasan Cidawolong.

Dadang Supriatna mengatakan program pentahelix itu dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, unsur pengusaha, akademisi, media/pers dan juga unsur masyarakat.

“Alhamdulillah, unsur pengusaha tadi sudah sepakat. Ini sudah sepakat menunjuk panitia pelaksana penanganan Cidawolong,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Kang DS menyebutkan persoalan banjir di kawasan Cidawolong itu, yaitu dengan penanganan aliran anak sungai sepanjang 3 km.

“Saya minta untuk dilakukan pelebaran aliran sungai tersebut. Ini hasil kolaborasi dan pentahelix,” katanya.

Ia mengatakan untuk penanganan banjir Cidawolong melalui upaya normalisasi aliran sungai itu, anggarannya akan diserahkan kepada bendahara yang ditunjuk dan disepakati.

“Sisanya nanti para pengusaha berkumpul untuk memberikan partisipasi dan diprakarsai oleh Pak Usman sebagai Pengusaha Sharon. Dan Pak Hengki, perwakilan pengusaha yang ditunjuk sebagai Bendahara. Ketuanya ditunjuk dari tokoh masyarakat, dan Sekretarisnya dari perwakilan Pemerintah Desa,” tuturnya

Bupati Kang DS pun mengaku bahwa penanganan permasalahan banjir di kawasan Cidawolong itu bisa selesai.

“Insya Allah hari Senin (12/5/2025) mulai pelaksanaan. Kita dorong nanti alat berat ke lokasi Cidawolong. Senin kita mulai lakukan pelebaran aliran anak sungai, insya Allah paling lama dua Minggu bisa kelar. Tetap kita kawal setiap hari. Kita akan pantau seperti apa langkah-langkah dan kita secara teknis nanti Pak Kadis PUTR dan kalau bisa tanggul sungainya ditingkatkan atau ditinggikan 50 cm, sehingga tidak ada lagi saluran atau air bersih ke lokasi pinggir kiri kanan sungai tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut Kang DS mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk meninggikan jalan provinsi di sekitar Jalan Raya Laswi Majalaya.

“Dengan meninggikan jalan kurang lebih 1 meter dan juga jembatan jalan provinsi. Saya minta juga nanti saya berkirim surat ke Pak Gubernur Jawa Barat. Nanti secara resmi Kadis PUTR akan menyampaikan secara resmi surat tersebut kepada Gubernur Jawa Barat hasil musyawarah pada hari ini dan langkah-langkah yang akan kita lakukan,” tuturnya.

“Kita pun tidak berpikir bahwa ini kewenangan provinsi atau BBWSC (Balai Besar Wilayah Sungai Citarum). Tapi ini demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Majalaya. Insya Allah kita akan sukses dan menyelesaikan persoalan Cidawolong yang sebelumnya terjadi banjir di kawasan tersebut,” imbuhnya.

Sumber : Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/FNC
Editor : Suparman

Brebes, Kontroversinews.com | Kepolisian Resor (Polres) Brebes, Jawa Tengah, menggelar program trauma healing bagi warga khususnya anak – anak dan lansia terdampak bencana tanah bergerak di Posko Pengungsian Gunungpoh, Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Selasa (6/5/2025).

Program trauma healing ini dilakukan oleh Tim Konselor Polres Brebes.

Selain memberikan program trauma healing, Polres juga menggelar serangkaian kegiatan kemanusiaan lainya seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian bantuan yang diberikan langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Achmad Oka Mahendra saat mengunjungi para pengungsi korban tanaah bergerak tersebut.

Dalam kunjungannya Kapolres Brebes mengungkapkan, kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan warga dilokasi pengungsian serta meringankan beban psikologis warga ditengah bencana yang terjadi.

“Ini bukan hanya tentang bantuan materi, tapi bagaimana kami bisa sedikit meringankan beban psikologis warga, terutama anak-anak, agar mereka bisa kembali tersenyum,” AKBP Ahmad Oka Mahendra.

Adapun bantuan yang disalurkan oleh Polres Brebes diantaranya adalah perlengkapan untuk tenda pengungsian seperti kipas angin, perlengkapan kesehatan, susu untuk anak-anak dan lansia, serta kebutuhan sandang lainnya.

“Dengan bantuan itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga di lokasi pengungsian,” lanjutnya.

Kapolres Brebes juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Brebes agar proses relokasi warga ke hunian sementara (huntara) dan juga hunian tetap bisa segera terealisasi.

“Kami berharap warga bisa segera pulih dan bersedia dipindahkan ke lokasi yang lebih aman demi keselamatan bersama,” tambahnya.

Kunjungan Kapolres Brebes tersebut mendapat sambutan baik serta respon postif dari warga dan Muspika Kecamatan Sirampog

Hal tersebut sepeti yang disampaikan Camat Sirampog Slamet Budi Raharjo. “Kehadiran Polres Brebes hari ini sangat berarti bagi warga kami, karena tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi juga menyentuh sisi psikologis korban bencana,” tuturnya.

Dalam kunjungan ini, Kapolres Brebes didampingi para PJU Polres, tim konselor yang dipimpin Iptu Fatihin, personel Dokkes serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Brebes.

Satu hal yang menarik perhatian dan membuat tawa riang anak anak pengungsi yakni tampilnya Aiptu Anung Hanintyo, salah satu peronel dari Tim Konselor Polres Brebes yang piawai memainkan trik-trik sulap sederhana namun mampu memukau anak-anak hingga orang dewasa.

Sementara itu, ditambahkan oleh Ketua Tim Konselor Iptu Fatihin bahwa program ini bertujuan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang terkena dampak bencana. Dalam program ini, tim konselor memberikan berbagai aktivitas ice breaking (games seru) kepada anak-anak guna membantu pemulihan kondisi mental serta memberikan motivasi kepada warga agar tetap kuat, tabah, dan selalu berdoa.

“Kegiatan trauma healing ini difokuskan untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak dalam mengatasi trauma akibat bencana alam yang terjadi di wilayahnya,” pungkasnya. (Vennyseptiyani)

Kab.Bandung (Kontroversinews) – Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya sedang fokus untuk merevitalisasi bangunan milik pemerintah seperti kantor-kantor kecamatan, kantor desa, termasuk gedung sekolah negeri. 

Hal itu disampaikannya saat ground breaking pembangunan Kantor Kecamatan Baleendah di Jl Adipati Kertamanah Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Selasa (6/5/2025).

Bupati Bandung mengatakan dari 31 kecamatan saat ini hanya beberapa kecamatan saja yang kantornya relatif representatif.

“Ini menjadi PR kita sehingga seluruh kantor kecamatan perlu direvitaslisasi, bukan Baleendah saja,” tandas bupati.

Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini beralasan, revitalisasi Kantor Kecamatan Baleendah didahulukan karena sudah lama tidak direnovasi. Bahkan lebih dari itu kantor ini kerap kebanjiran akibat luapan Sungai Citarum di musim hujan.

“Terakhir saat saya berkunjung ke sini bahkan banjirnya hampir seatap kantor. Saya titip agar bangunan Kantor Kecamatan Baleendah yang baru ini pondasinya ditinggikan sekitar satu meter,” ungkap Kang DS.

Alasan lainnya, karena Baleendah merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terpadat. Sehingga Kantor Kecamatan Baleendah pelayanan masyarakatnya perlu dimaksimalkan. 

“Kenapa kita lebih konsen terhadap pelayanan? Karena pelayanan merupakan suatu kewajiban kita selaku pelayan masyarakat,” tandas Kang DS.

Oleh karena itu Bupati Kang DS berharap pelaksanaan pembangunannya harus selesai tepat waktu dan bisa digunakan secepatnya, sehingga pelayanan publik terhadap masyarakat di kecamatan tidak terganggu. 

“Bukan hanya kantor kecatan saja yang perlu direvitalisasi, termasuk kantor-kantor kelurahan dan juga kantor-kantor yang lainnya yang harus kita perhatikan. Termasuk sarana pendidikan yang harus kita perhatikan,” imbuh Kang DS. 

Menurutnya Pemkab Bandung memiliki agenda besar sebab dari 1.363 gedung Sekolah Dasar atau SD ini hampir 90%-nya harus segera direvisialisasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menambahkan, pembangunan Kantor Kecamatan Baleendah ini menelan anggaran Rp7 miliar yang ditargetkan rampung September 2025.

Dalalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan pihaknya sedang fokus untuk merevitalisasi bangunan milik pemerintah seperti kantor-kantor kecamatan, kantor desa, termasuk gedung sekolah negeri. 

Hal itu disampaikannya saat ground breaking pembangunan Kantor Kecamatan Baleendah di Jl Adipati Kertamanah Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Selasa (6/5/2025).

Bupati Bandung mengatakan dari 31 kecamatan saat ini hanya beberapa kecamatan saja yang kantornya relatif representatif.

“Ini menjadi PR kita sehingga seluruh kantor kecamatan perlu direvitaslisasi, bukan Baleendah saja,” tandas bupati.

Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini beralasan, revitalisasi Kantor Kecamatan Baleendah didahulukan karena sudah lama tidak direnovasi. Bahkan lebih dari itu kantor ini kerap kebanjiran akibat luapan Sungai Citarum di musim hujan.

“Terakhir saat saya berkunjung ke sini bahkan banjirnya hampir seatap kantor. Saya titip agar bangunan Kantor Kecamatan Baleendah yang baru ini pondasinya ditinggikan sekitar satu meter,” ungkap Kang DS.

Alasan lainnya, karena Baleendah merupakan kecamatan dengan populasi penduduk terpadat. Sehingga Kantor Kecamatan Baleendah pelayanan masyarakatnya perlu dimaksimalkan. 

“Kenapa kita lebih konsen terhadap pelayanan? Karena pelayanan merupakan suatu kewajiban kita selaku pelayan masyarakat,” tandas Kang DS.

Oleh karena itu Bupati Kang DS berharap pelaksanaan pembangunannya harus selesai tepat waktu dan bisa digunakan secepatnya, sehingga pelayanan publik terhadap masyarakat di kecamatan tidak terganggu. 

“Bukan hanya kantor kecatan saja yang perlu direvitalisasi, termasuk kantor-kantor kelurahan dan juga kantor-kantor yang lainnya yang harus kita perhatikan. Termasuk sarana pendidikan yang harus kita perhatikan,” imbuh Kang DS. 

Menurutnya Pemkab Bandung memiliki agenda besar sebab dari 1.363 gedung Sekolah Dasar atau SD ini hampir 90%-nya harus segera direvisialisasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menambahkan, pembangunan Kantor Kecamatan Baleendah ini menelan anggaran Rp7 miliar yang ditargetkan rampung September 2025.

Sumber : Humas Pemkab Bandung – Diskominfo/FNC
Editor : suparman